Pada tahun 2005, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia membuka beberapa program studi baru yang diantaranya adalah Program Studi Magister Manajemen Bisnis (M2B). Program studi tersebut memiliki 3 konsentrasi yaitu : Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pemasaran. Masa studi normal Program Studi yang memiliki beban studi sebanyak 42 SKS ini adalah 4 semester yang terdiri dari perkuliahan selama 3 semester dan penulisan tesis 1 semester. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada program studi ini berhak menyandang gelar Magister Manajemen Bisnis atau disingkat MMB dan berhak melanjutkan studi ke jenjang pendidikan S3/Doktor.

BANDUNG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar minta biaya pendidikan bagi siswa sekolah dasar (SD) di seluruh Jawa Barat bisa digratiskan. Sebagai kompensasinya, pemerintah provinsi harus mengambil alih kebutuhan biaya bagi siswa sekolah menengah pertama (SMP). Permintaan tersebut diungkapkan anggota Komisi E. Rachmat Sulaeman, Senin (20/12). Sedangkan bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) yang berprestasi, kata Rachmat, dana subsidi bisa diambilkan dari bagian keuntungan 5% BUMN. "Dengan pembagian kewenangan dan kewajiban pembiayaan tersebut, program pembangunan bidang pendidikan akan lebih terarah dan tidak tumpang tindih antara pemkab dan pemkot dengan pemprov dan BUMN," katanya. Dengan kewajiban khusus menangani pendidikan SD, kata Rachmat, subsidi yang diterima daerah tingkat II dari pemprov bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan seperti membangunan laboratorium dan sejenisnya. "Selama ini kan banyak guru-guru yang terpaksa nyambi seperti ngojek atau berjualan untuk menambah penghasilan. Tentu saja konsentrasi dalam mengajar terganggu yang akhirnya berdampak kepada kualitas pendidikan," kata Rachmat. Menyinggung tentang besaran dana untuk pendidikan dalam RAPBD 2005, Ketua KNPI Jabar ini menilai, masih jauh dari harapan. Anggaran pendidikan 2005 hanya sekira Rp 355 miliar atau sebesar 11% dari total anggaran dari yang seharusnya 20%. "Namun setidaknya sudah ada peningkatan cukup berarti dari yang semula 8% menjadi 11% dari total anggaran," katanya. Cirebon SD gratis Sebelumnya anggota Pansus APBD Jabar 2005 Eka Hardiana menyatakan, anggaran untuk pendidikan pada rencana anggaran dan belanja daerah (RAPBD) Jawa Barat 2005 mengalami kenaikan menjadi Rp 355,799 miliar atau sekira 11% dari keseluruhan prakiraan belanja RAPBD 2005 yang mencapai Rp 4,050 triliun. Kenaikan tersebut merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif pada saat pembahasan pra-RAPBD Jabar 2005, beberapa waktu lalu. Soal permintaan Dewan Jabar agar SD digratiskan, sebenarnya sudah dilaksanakan di wilayah Kab. Cirebon. Sejak tahun ajaran 2004/2005 sedikitnya 264 ribu siswa SD bersekolah secara gatis. Selain biaya sekolah, subsidi juga diberikan untuk seragam, sepatu, dan alat tulis. "Mudah-mudahan sekolah gratis ini bisa berlangsung seterusnya. Apalagi kalau memang ada pembagian kewajiban antara pemkab dengan pemprov, sehingga pemkab hanya menanggung beban siswa SD," ungkap Bupati Cirebon H. Dedi Supardi yang dihubungi melalui telefon selulernya, Senin kemarin. Dengan pembagian (sharing) kewajiban, kata Dedi Supardi, daerah tingkat II akan lebih fokus meningkatkan kualitas pendidikan tingkat dasar. "Kalau bener pembagian kewajiban itu dilaksanakan, semua daerah tingkat II di Jawa Barat, insya Allah bisa menggratiskan siswa SD," ujarnya. Dedi mengatakan, pada tahun ajar 2004/2005, Pemkab Cirebon mengalokasikan lebih dari Rp 9 miliar untuk memberikan subsidi bagi pendidikan SD gratis. "Namun dari anggaran sebesar itu, Rp 6,5 miliar bantuan Pemprov Jabar sedangkan sisanya dari APBD Kabupaten Cirebon," katanya. (A-92)*** Sumber : Pikiran-Rakyat.Com